Tapakbatas.com– Transparansi pengelolaan anggaran persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Jeneponto mulai dipertanyakan.
Di tengah persiapan menuju ajang yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Bone dan Wajo pada November 2026, sejumlah cabang olahraga (cabor) disebut masih menghadapi keterbatasan dana untuk menjalankan program pemusatan latihan atau training center (TC).
Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jeneponto, Darwis Daeng Nojeng, hingga berita ini disusun belum memberikan keterangan terkait pengelolaan anggaran persiapan Porprov tersebut.
Upaya konfirmasi kepada yang bersangkutan juga belum membuahkan hasil.
Sementara itu, seorang aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Jeneponto menyebut anggaran sebesar Rp590 juta telah dicairkan untuk KONI.
“Dari Dispora sudah cairkan Rp590 juta untuk dana KONI. Itu langsung masuk ke rekening KONI,” tulis ASN tersebut melalui pesan WhatsApp. Identitasnya tidak dipublikasikan sesuai permintaannya.
Informasi pencairan itu memunculkan pertanyaan mengenai alokasi dan mekanisme penyaluran anggaran kepada masing-masing cabor, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan latihan, pengadaan perlengkapan pertandingan, dan persiapan atlet menjelang Porprov.
Cabor Disebut Berlatih dengan Dana Mandiri
Di tengah persoalan pendanaan tersebut, sejumlah cabor dikabarkan tetap menjalankan TC menggunakan dana pribadi atau sumber pembiayaan mandiri.
Kondisi ini menjadi perhatian karena persiapan atlet membutuhkan dukungan anggaran yang memadai dan kepastian pencairan dana.
Keterbatasan pembiayaan berpotensi menghambat program latihan serta pemenuhan kebutuhan teknis menjelang pertandingan.
Aktivis antikorupsi dari Young Celebes Corruption Foundation (YCC), Irham Tanribali, mengatakan pihaknya tengah menelusuri dugaan persoalan transparansi dalam pengelolaan anggaran KONI Jeneponto.
“Kami menemukan ada oknum pengurus KONI yang bukan bendahara, tetapi seolah-olah menjadi bendahara. Oknum ini terkesan mengatur cabor dan bisa mengendalikan cabor,” ujar Irham, Kamis (8/9/2026).
Irham juga menyampaikan dugaan adanya pemotongan dana yang diterima sejumlah cabor. Menurut dia, dana TC yang diberikan kepada masing-masing cabor bervariasi, antara lain Rp4 juta dan Rp5 juta.
Namun, dugaan pemotongan tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut, termasuk melalui pemeriksaan dokumen pencairan, bukti transfer, rincian alokasi anggaran, serta keterangan pihak-pihak terkait.
YCC Soroti Kebutuhan Atlet dan Pengadaan Peralatan
Irham mengatakan, berdasarkan pemantauan pihaknya, sejumlah cabor telah melaksanakan TC sejak Mei 2026. Pada saat yang sama, kebutuhan pengadaan peralatan pertandingan bagi atlet disebut semakin mendesak.
“Cabor sudah melaksanakan TC sejak Mei 2026. Kebutuhan untuk segera melakukan belanja alat tanding atlet sudah sangat mendesak. Jika KONI Jeneponto tidak terbuka kepada cabor, persoalan ini berpotensi masuk ke ranah hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, besaran anggaran Rp590 juta perlu dilihat berdasarkan jumlah cabor peserta, kebutuhan masing-masing cabang, serta rincian pembiayaan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, anggaran tersebut belum tentu mampu memenuhi seluruh kebutuhan kontingen Jeneponto.
Terlebih, terdapat cabor yang baru akan mengikuti Porprov Bone-Wajo 2026, sementara sejumlah cabor lain disebut telah menjalani proses seleksi ketat sejak tahapan Pra-Porprov pada 2025.
“Rp590 juta itu idealnya hanya untuk tiga sampai empat cabor saja. Kami akan terus melakukan pemantauan terhadap KONI Jeneponto. Jika ditemukan oknum yang bermain, akan kami sampaikan kepada aparat penegak hukum,” pungkas Irham.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Irham. Kecukupan anggaran secara keseluruhan tetap perlu diuji melalui dokumen resmi mengenai jumlah cabor, alokasi per cabang, kebutuhan kontingen, dan realisasi penggunaan dana.
KONI Jeneponto Diminta Buka Rincian Anggaran
Keterlambatan atau ketidakpastian penyaluran dana dapat menjadi kendala serius bagi persiapan atlet, terlebih menjelang pelaksanaan Porprov pada November 2026.
Kepastian jadwal pencairan dan transparansi penggunaan anggaran menjadi penting agar program TC, pengadaan peralatan, serta kebutuhan teknis pertandingan dapat dipenuhi tepat waktu.
Hingga berita ini disusun, Darwis Daeng Nojeng belum memberikan penjelasan mengenai pencairan anggaran Rp590 juta, rincian distribusi dana kepada cabor, maupun dugaan pemotongan yang disampaikan YCC.
Keterangan dari KONI Jeneponto diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai penggunaan anggaran tersebut.
Klarifikasi juga dibutuhkan untuk memastikan apakah dana telah disalurkan sesuai perencanaan dan kebutuhan masing-masing cabor.
Redaksi tetap membuka ruang bagi Ketua KONI Jeneponto, Dispora, serta pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas persoalan ini.
(Om Sul)
