Tapakbatas.com– Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Negeri 2 Gowa untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 kini menjadi sorotan. Senin (16/11/2026)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Solidaritas Anti Korupsi (SOMASI) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa memberikan kejelasan terkait tindak lanjut laporan pengaduan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pendidikan tersebut.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan laporan pengaduan yang dilayangkan SOMASI, total anggaran Dana BOS yang menjadi perhatian mencapai Rp5.894.400.000 atau sekitar Rp5,89 miliar dalam kurun waktu tiga tahun anggaran.
Namun, hingga kini SOMASI mengaku masih mempertanyakan sejauh mana laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Sekretaris Jenderal LSM SOMASI, Solihin Nappa, SH, sebelumnya telah memasukkan laporan pengaduan dengan nomor 005/DP/LSM SOMASI/II/2026 kepada Kejaksaan Negeri Gowa.
Dalam laporan tersebut, SOMASI meminta aparat penegak hukum tidak sekadar menerima pengaduan, tetapi juga melakukan penelusuran menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pertanggungjawaban keuangan Dana BOS.
SOMASI menilai, anggaran pendidikan dengan nilai miliaran rupiah tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Apalagi, dana BOS merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
SOMASI mempertanyakan apakah Kejari Gowa telah melakukan pengumpulan bahan keterangan, klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, maupun penelaahan dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS SMKN 2 Gowa selama tiga tahun anggaran tersebut.
“Kami mempertanyakan sudah sejauh mana laporan pengaduan yang kami masukkan ditindaklanjuti. Kami berharap Kejaksaan tidak membiarkan laporan masyarakat tanpa kejelasan,” demikian tuntutan SOMASI.
Bagi SOMASI, keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan laporan menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap pengaduan masyarakat mendapatkan perhatian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Tidak hanya mendesak Kejaksaan melakukan pendalaman, SOMASI juga meminta agar penggunaan Dana BOS SMKN 2 Gowa tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 diaudit secara investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Menurut SOMASI, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menelusuri kesesuaian antara realisasi anggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan, kelengkapan bukti pertanggungjawaban, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Audit investigatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai pengelolaan dana tersebut, termasuk mengidentifikasi apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara.
SOMASI juga meminta agar apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai pelanggaran hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
SOMASI menegaskan, langkah ini bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak sekolah ataupun membangun opini yang mendahului proses hukum.
Sebaliknya, laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang negara, khususnya anggaran yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan laporan pengaduan LSM SOMASI tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Gowa melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) memberikan tanggapan singkat.
“Baik, kami monitor, Dinda. Ini Kasi Pidsus baru masuk juga,” demikian jawaban Kasi Intel Kejari Gowa.
Pernyataan tersebut menjadi respons awal dari pihak Kejaksaan. Namun, belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan penanganan laporan, apakah sudah dilakukan telaah, pengumpulan bahan keterangan, klarifikasi, atau langkah penegakan hukum lainnya.
Pergantian pejabat pada bidang tindak pidana khusus (Pidsus) juga menjadi salah satu hal yang disampaikan dalam komunikasi tersebut.
Kendati demikian, publik tentu masih menantikan kepastian mengenai tindak lanjut laporan yang telah disampaikan.
Kini, pertanyaan besarnya adalah bagaimana perkembangan laporan dugaan penyimpangan Dana BOS senilai Rp5,89 miliar tersebut? Apakah Kejari Gowa akan melakukan pendalaman terhadap seluruh dokumen penggunaan anggaran selama tiga tahun, serta mempertimbangkan audit investigatif oleh lembaga pemeriksa yang berwenang?
Sebab, pengawasan terhadap anggaran pendidikan bukan semata persoalan administrasi keuangan.
Di dalamnya terdapat tanggung jawab terhadap penggunaan uang negara dan kepentingan peserta didik.
Publik menunggu bukan sekadar pernyataan bahwa laporan sedang dimonitor, melainkan kejelasan langkah dan hasil penanganannya.
Editor : Darwis













