Tapakbatas.com– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Front Mahasiswa Rakyat Menggugat, yang terdiri dari KMPI Sulsel, SGMI, FPD, dan GPM, menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Selatan, Jumat (5/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sejumlah dugaan persoalan hukum di Kabupaten Sinjai yang dinilai belum ditangani secara optimal oleh jajaran Satreskrim Polres Sinjai.
Mereka mendesak Kapolda Sulsel melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sinjai.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan lima tuntutan, yakni:
- Mendesak Kapolda Sulsel mencopot Kapolres Sinjai dan Kasat Reskrim Polres Sinjai.
- Mendesak Ditreskrimsus Polda Sulsel menyelidiki dugaan aktivitas tambang ilegal galian C di Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Selatan, dan Bulupoddo.
- Mendesak penyelidikan terhadap dugaan praktik mafia BBM yang disebut terjadi di sejumlah SPBU di Kecamatan Sinjai Utara.
- Mendesak pengusutan dugaan aktivitas penyedia layanan Wi-Fi ilegal di Kabupaten Sinjai.
- Mendesak Ditreskrimsus serta Bidang Propam/Paminal Polda Sulsel memeriksa Satreskrim Polres Sinjai terkait dugaan pelepasan terduga pelaku penyelundupan tabung gas elpiji yang sebelumnya disebut sempat diamankan aparat.
Aksi sempat berlangsung tegang. Massa dan aparat pengamanan beberapa kali terlibat adu argumen yang berujung aksi saling dorong di depan gerbang Mapolda Sulsel. Meski demikian, situasi tetap terkendali dan tidak mengganggu aktivitas di sekitar lokasi.
Jenderal Lapangan aksi, Wahid Leon, mengatakan unjuk rasa tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan dorongan kepada aparat penegak hukum agar memberikan perhatian serius terhadap berbagai dugaan pelanggaran hukum yang berkembang di Kabupaten Sinjai.
“Kami menilai masih banyak persoalan yang harus mendapat perhatian serius dari Polda Sulsel. Karena itu kami mendesak Kapolda Sulsel melakukan evaluasi terhadap Kapolres Sinjai AKBP Jamal Fathur Rahman dan Kasat Reskrim Iptu Adi Asrul yang kami nilai belum maksimal dalam penegakan hukum,” ujar Wahid Leon dalam orasinya.
Ia menambahkan, aliansi Front Mahasiswa Rakyat Menggugat akan terus mengawal tuntutan tersebut dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila belum ada tindak lanjut dari pihak terkait.
“Jika tuntutan ini tidak mendapat respons yang jelas, kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar pada aksi jilid II. Ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” tegasnya.
