Tapakbatas.com- Meutya Hafid (46) Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi I DPR RI, masuk dalam bursa calon menteri di kabinet yang akan dipimpin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Meutya Hafid bukan satu-satunya nama dari Partai Golkar yang masuk dalam bursa calon menteri.
Ada pula nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sekaligus Menko Bidang Perekonomian, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang sekaligus Menteri Perindustrian, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus sekaligus Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin dari Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily sekaligus anggota DPR RI.
Sebelumnya, Partai Golkar meminta 5 jatah menteri di kabinet mendarang.
Permintaan ini disampaikan Airlangga Hartarto lantaran partainya punya peran besar memenangkan Prabowo-Gibran.
Airlangga mengeklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
“Saya sampaikan ke Pak Prabowo soal kontribusi Golkar karena kita menang di 15 provinsi. Itu berarti kita kontribusi 25 persen dari kemenangan 58 persen. Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal,” tutur Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/4/2024).
Sementara di Kabinet Indonesia Maju pada saat ini, ada 6 kader Partai Golkar menduduki jabatan menteri dan wakil menteri.
Mereka adalah Airlangga Hartarto, Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bisang Kemaritiman dan Investasi), Agus Gumiwang Kartasasmita, Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga), Jerry Sambuaga (Wakil Menteri Perdagangan), dan Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal).
Sosok Meutya Hafid
Meutya Hafid memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto.
Komisi yang dipimpinnya di DPR bermitra dengan Kementerian Pertahanan.
Pada Pilpres 2024, dia masuk dalam jajaran Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran.
Dalam beberapa event Kementerian Pertahanan, dia terlihat mendampingi Prabowo.
Meutya Hafid merupakan mantan jurnalis Metro TV dan pembaca berita di stasiun televisi milik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh itu.
Pada 18 Februari 2005 atau 19 tahun lalu, Meutya Hafid dan rekannya juru kamera Budiyanto diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas di Irak.
Kontak terakhir Metro TV dengan Meutya Hafid adalah pada 15 Februari, tiga hari sebelumnya.
Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005 atau disandera selama 168 jam (7 hari dan 7 malam).
Sebelum ke Irak, Meutya Hafid juga pernah meliput tragedi tsunami di Aceh.
Pada tanggal 28 September 2007, Meutya me-launching buku yang ia tulis sendiri, yaitu 168 Jam dalam Sandera: Memoar Seorang Jurnalis yang Disandera di Irak.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turut menyumbangkan tulisan untuk bagian pengantar dari buku ini.
Selain presiden, beberapa tokoh lainnya pun menyumbangkan tulisannya yakni Don Bosco Selamun (Pemimpin Redaksi Metro TV 2004-2005) dan Marty Natalegawa (mantan Juru Bicara Departemen Luar Negeri).
Pada 2010, Meutya berpasangan dengan H Dhani Setiawan Isma mencalonkan diri sebagai Wali kota dan Wakil Wali kota Binjai periode 2010-2015, diusung Partai Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, Patriot, P3I, PDS serta 16 partai non-fraksi DPRD Binjai.
Deklarasi pasangan Dhani-Meutya didukung Partai Golkar sebagai calon Wali kota dan Wakil Wali kota dilaksanakan di Gedung Patar Hall, Jalan Tuanku Imam Bonjol, Binjai Kota, pada 15 Desember 2009
Sayangnya, perempuan berdarah Bugis Soppeng dari ayahnya almarhum Anwar Hafid itu kalah.
Saat itu, diduga ada kesalahan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat PPK Binjai Barat, Binjai Utara, Binjai Timur, Binjai Selatan dan Binjai Kota.
Suara Dhani-Meutya juga diduga berkurang 200, dari seharusnya 22.287 menjadi 22.087 suara.
Perolehan suara Dhani-Meutya juga banyak yang dibatalkan karena kertas suara dicoblos hingga bagian belakang secara simetris, dan banyaknya dan kertas suara yang robek di bagian tengah sehingga menguntungkan calon pasangan tertentu.
Meutya berupaya mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi dan meminta penghitungan kembali kotak suara sekaligus mencari kebenaran pelaksanaan Pilkada di Kota Binjai karena diduga ada kesalahan penghitungan suara di beberapa TPS, Kecamatan Binjai Barat berdasarkan temuan-temuan saksi di tiap-tiap TPS.
Sayangnya, MK memutuskan menolak permohonan Meutya Hafid dengan alasan tidak cukup bukti.
Pada bulan Agustus 2010, ia dilantik menjadi anggota DPR antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanudin Napitupulu yang meninggal dunia.
Meutya Hafid pun kembali terpilih pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024.(*)
Editor : Dento
