Nasional

Jokowi, Anwar, Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK

×

Jokowi, Anwar, Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK

Sebarkan artikel ini
Jokowi, Anwar, Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK
Jokowi, Anwar, Gibran dan Kaesang Dilaporkan ke KPK

Tapakbatas.com – Presiden Jokowi, Ketua MK Anwar Usman, Cawapres Gibran Rakabuming, dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nama-nama tersebut dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara soal dugaan adanya kolusi dan nepotisme dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal batas usia capres dan cawapres.

Koordinator pelapor, Erick S Paat mengatakan kedudukan Anwar Usman sebagai ketua MK sekaligus ketua majelis hakim dalam sidang batasan usia capres-cawapres menjadi dugaan utama.

“Kemudian dalam setiap permohonan ini presiden dan DPR dipanggil karena berhubungan soal UU. Dalam salah satu permohonan uji materi di MK ini, pemohon menyebutkan nama Gibran.

Ada juga permohonan uji materi dilakukan PSI, bahwa kita ketahui Kaesang menjadi Ketua Umum PSI,” kata Erick kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (23/10/2023)

Erick juga menyinggung posisi Anwar Usman sebagai adik ipar Jokowi, yang artinya paman dari Gibran dan Kaesang.

Padahal, kata dia, sesuai UU Kekuasaan Kehakiman juga tak dibenarkan jika ketua majelis hakim menjabat sekaligus sebagai ketua MK.

“Itu ketua majelisnya harus mengundurkan diri. Itu tegas. Tapi kenapa ketua MK membiarkan dirinya menjadi ketua majelis hakim.

Masa ketua MK tak tahu UU Kekuasaan Kehakiman. Harusnya dengan tegas dari awal menyadari ketakberhakannya,” kata Erick.

Ia mengatakan ada unsur kesengajaan yang dilakukan baik oleh Anwar Usman, Jokowi, Gibran, serta Kaesang.

“Laporan sudah diterima KPK. Kita tunggu saja tindak lanjutnya. Kami harap KPK menangkap secepatnya. Kalau lambat akan menimbulkan masalah lagi,” katanya.

Adapun dasar hukum dalam laporannya yakni UUD 1945 ayat 1 dan 3, TAP MPR no 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

TAP MPR no 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemudian UU no 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan UU no 18 tahun 2003 tentang advokat.

Seperi diketahui, MK meloloskan syarat Capres-Cawapres pada Pasal 169 huruf q UU No. Tahun 2017.

Putusan itu berdasarkan permohonan uji materi Almas Tsaqibbirru, yang membuat siapa pun yang berpengalaman sebagai kepala daerah bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024 meski belum berusia 40 tahun.

 

 

Editor : Ian

Buru Harun Masiku, KPK Minta Bantuan kepada Masyarakat
Nasional

Tapakbatas.com – Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu meminta informasi kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku (HM). Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan pimpinan…

Kejagung Menemukan Sejumlah Bukti Penguntit Anggota Densus 88
Nasional

Tapakbatas.com- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim menemukan sejumlah bukti penguntitan anggota Densus 88. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya memiliki bukti kuat dugaan profiling Jampidsus Febrie Ardiansyah. Bukti itu terkait pemeriksaan…

Running Text Milik Kejagung Diretas
Nasional

Tapakbatas.com– Kejagung Menbenarkan bahwa running text atau LED display yang dipasang di pintu masuknya telah diretas. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, I Ketut Sumedana mengemukakan pihaknya belum mengetahui siapa pelaku…

Pemeriksaan saksi di kantor Bawaslu, Jl Kusumah Bangsa Caile
Nasional

Tapakbatas.com– Mantan napi lolos jadi PPK, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diperiksa Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Selasa (21/5/2024). Para komisioner KPU ini dimintai keterangan setelah meloloskan seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan…