Nasional

Jokowi Instruksikan Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat

×

Jokowi Instruksikan Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat

Sebarkan artikel ini
Presiden Jokowi memimpin rapat tentang tindaklanjut dari rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM (Foto: BPMI Setpres)

Tapakbatas.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat tentang tindaklanjut dari rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang telah ditetapkan oleh Komnas HAM.

Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden telah memberikan instruksi kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

“Presiden sudah mengeluarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2023 kepada 19 menteri dan pejabat setingkat menteri untuk mengambil langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi guna melaksanakan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu,” ujar Mahfud, Selasa (2/5/2023)

Mahfud MD menekankan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM pada penyelesaian non-yudisial menitikberatkan pada korban pelanggaran HAM berat.

Sementara pelaku pelanggaran HAM berat akan diselesaikan secara yudisial sesuai keputusan dari Komnas HAM bersama DPR.

“Jadi ini titik beratnya pada korban bukan pada pelaku. Kita tidak akan mencari pelakunya dalam penyelesaian non-yudisial ini karena itu urusan Komnas HAM dan DPR,” katanya.

Selain itu, dalam rekomendasi penyelesaian non-yudisial tersebut pemerintah mengakui bahwa peristiwa pelanggaran HAM berat telah terjadi di Indonesia. Pemerintah, lanjut Mahfud, menyesali terjadinya peristiwa tersebut.

“Jadi yang kita lakukan ini adalah fokus pada korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang berdasar temuan Komnas HAM ada 12 peristiwa dan peristiwa itu tentu tidak bisa ditambah oleh pemerintah,

Karena menurut Undang-undang yang menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan itu adalah Komnas HAM, dan Komnas HAM merekomendasikan 12 (peristiwa) yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu,” lanjutnya.

Pemerintah akan melakukan peluncuran upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni di Provinsi Aceh.

Namun, Mahfud menyampaikan bahwa rencana peluncuran tersebut masih akan dibicarakan lebih lanjut.

“Data sudah ada sumbernya nanti akan dikroscek lagi. Bentuk yang akan diluncurkan sebagai bentuk penyelesaian di dalam kick off itu mungkin bentuknya adalah taman belajar atau living park tentang hak asasi,” ujarnya.

Editor : Ian

Buru Harun Masiku, KPK Minta Bantuan kepada Masyarakat
Nasional

Tapakbatas.com – Direktur Penyidikan (Dirdik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Asep Guntur Rahayu meminta informasi kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku (HM). Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan pimpinan…

Kejagung Menemukan Sejumlah Bukti Penguntit Anggota Densus 88
Nasional

Tapakbatas.com- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim menemukan sejumlah bukti penguntitan anggota Densus 88. Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya memiliki bukti kuat dugaan profiling Jampidsus Febrie Ardiansyah. Bukti itu terkait pemeriksaan…

Running Text Milik Kejagung Diretas
Nasional

Tapakbatas.com– Kejagung Menbenarkan bahwa running text atau LED display yang dipasang di pintu masuknya telah diretas. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, I Ketut Sumedana mengemukakan pihaknya belum mengetahui siapa pelaku…

Pemeriksaan saksi di kantor Bawaslu, Jl Kusumah Bangsa Caile
Nasional

Tapakbatas.com– Mantan napi lolos jadi PPK, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diperiksa Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Selasa (21/5/2024). Para komisioner KPU ini dimintai keterangan setelah meloloskan seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan…