Nasional

Mendagri Tak Setuju Soal RUU Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

×

Mendagri Tak Setuju Soal RUU Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Sebarkan artikel ini
Mendagri Tak Setuju Soal RUU Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
Mendagri Tak Setuju Soal RUU Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Tapakbatas.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak setuju soal RUU DKJ Gubernur Jakarta ditunjuk Presiden.

Menurutnya pemerintah dalam posisi ini menolak usulan DPR soal Penunjukan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden

Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), Pemerintah tidak setuju.

“Pemerintah tidak setuju (penunjukan langsung),” kata Tito di Balai Kartini, Jakarta, Senin (7/12/2023).

RUU DKJ ini  kata Tito merupakan inisiatif dari DPR. Dalam proses pengesahannya menjadi Undang-Undang ada serangkaian tahapan yang harus dilalui seperti pembahasan dengan pihak Pemerintah.

BACA JUGA :  Mahfud MD “Skakmat” DPR Pakai Dalil Pesantren dan Latin

“Menanggapi hal ini kita harus pahami RUU itu merupakan inisiatif DPR, nanti kalau DPR yang membahas dan merumuskan akan mengirim ke pemerintah Cq pak Presiden,

Nanti biasanya Presiden akan keluarkan Surpres untuk menunjuk menteri mewakili pemerintah sebagai respons untuk membahas itu,” kata Tito

Tito pun mempertanyakan alasan atau ide penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden di Jakarta nanti, yang mana sebelumnya dilakukan melalui Pilkada.

“Kita ingin melihat alasannya apa tapi posisi pemerintah sangat jelas dalam rapat pemerintah juga memiliki konsep tentang DKJ jadi tidak perlu dibicarakan mengenai masalah perubahan mekanisme rekrutmen kepala daerah, Gubernur, dan Wakil Gubernur. Artinya bukan penunjukan tapi tetap melalui mekanisme Pilkada,” tegasnya.

Menurutnya proses Pilkada untuk menentukan kepala daerah wilayah Jakarta ini sudah berlangsung lama, dan menunjukan proses demokrasi yang baik.

“Pilkada memang sudah berlangsung lama. kita menghormati prinsip-prinsip demokrasi jadi itu yang saya mau tegaskan nanti kalau kita diundang dibahas di DPR,

Posisi pemerintah adalah gubernur, wakil gubernur dipilih melalui Pilkada titik. Bukan lewat penunjukkan,” pungkasnya

 

 

Editor : Ian

Running Text Milik Kejagung Diretas
Nasional

Tapakbatas.com– Kejagung Menbenarkan bahwa running text atau LED display yang dipasang di pintu masuknya telah diretas. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, I Ketut Sumedana mengemukakan pihaknya belum mengetahui siapa pelaku…

Pemeriksaan saksi di kantor Bawaslu, Jl Kusumah Bangsa Caile
Nasional

Tapakbatas.com– Mantan napi lolos jadi PPK, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diperiksa Bawaslu Kabupaten Bulukumba. Selasa (21/5/2024). Para komisioner KPU ini dimintai keterangan setelah meloloskan seorang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan…

Sejumlah personel Polda Sulbar yang dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terkait penyalahgunaan narkoba dan kasus percaloan penerimaan casis Bintara Polri
Nasional

Tapakbatas.com– Polda Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 12 personel Polri di daerah itu karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan kasus penipuan atau penggelapan…

Rumah Adik Syahrul Yasin Limpo di Makassar
Nasional

Tapakbatas.com– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di rumah Andi Tenri Angka Yasin Limpo, adik  Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kamis (16/5/2024). Kepala Bagian Pemberitaan KPK,…