Tapakbatas.com- Pengadaan pakaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi sorotan. Sabtu (22/8/2026)
Nilai belanja yang mencapai Rp348.854.130 dinilai perlu diawasi secara terbuka, terutama terkait kewajaran harga, proses pemilihan penyedia, hingga kesesuaian barang yang direalisasikan.
Berdasarkan data pengadaan, belanja tersebut terdiri atas Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang senilai Rp308.907.450 dan Pakaian Adat Daerah sebesar Rp39.946.680.
Penyedia yang tercatat dalam pengadaan tersebut adalah Emerald Indonesia.
Sorotan tidak semata-mata tertuju pada besarnya anggaran, tetapi juga pada penggunaan penyedia yang disebut kembali terlibat dalam pengadaan pakaian.
Kondisi ini dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan proses pengadaan berlangsung kompetitif, transparan, serta memenuhi prinsip efisiensi dan kewajaran harga.
Aktivis Universitas Muslim Indonesia (UMI), Andi Akmal, meminta pihak terkait membuka informasi pengadaan secara transparan dan tidak menganggap pengawasan publik sebagai persoalan.
“Kalau penyedianya memang selalu itu, pertanyaannya sederhana: bagaimana proses pemilihannya, berapa penyedia yang ikut, dan apakah harga yang ditawarkan benar-benar paling wajar? Ini bukan tuduhan, tetapi bagian dari pengawasan,” ujar Andi Akmal.
Menurutnya, penggunaan e-katalog maupun e-purchasing tidak otomatis menghapus kebutuhan pengawasan.
Pemeriksaan tetap diperlukan untuk memastikan harga, spesifikasi, volume, jumlah barang, hingga realisasi fisiknya sesuai dengan dokumen pengadaan.
“Jangan sampai karena menggunakan e-katalog kemudian publik menganggap semuanya otomatis aman. Tetap harus dilihat apakah barang sesuai kontrak dan apakah harganya wajar,” tegasnya.
Andi Akmal juga mendorong Inspektorat dan lembaga pemeriksa menelusuri rekam jejak pengadaan pakaian di lingkungan Sekretariat DPRD Takalar.
Pemeriksaan, kata dia, dapat mencakup pola penggunaan penyedia, harga satuan, spesifikasi barang, serta perbandingan dengan pengadaan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau memang prosesnya sesuai dan harganya wajar, silakan buka datanya. Tetapi kalau penyedia yang sama terus digunakan dan terdapat selisih harga yang tidak wajar, tentu harus ditelusuri lebih jauh,” pungkasnya.
Sorotan tersebut bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan.
Namun, dengan nilai belanja mencapai Rp348,8 juta, transparansi menjadi penting agar publik dapat mengetahui apakah pengadaan telah memenuhi prinsip efisien, kompetitif, tepat guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, perhatian diarahkan pada keterbukaan data pengadaan: bagaimana penyedia dipilih, berapa harga satuan barang, bagaimana spesifikasinya, dan apakah seluruh pakaian yang dibayarkan melalui APBD benar-benar terealisasi sesuai kontrak.
Editor : Darwis
