Tapakbatas.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ambisi kekuasaan pemerintahan di rezim saat ini begitu telanjang.
Menabrak konstitusi pun sah-sah saja dan menjadi pembenaran. Hukum direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui MK. Ini yg didengarkan oleh PDIP, karena kami partai yang berasal dari rakyat,” kata Hasto di TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Hasto menyatakan bahwa sikap PDIP tetap tegak lurus pada konstitusi. Sehingga pihaknya mempercayakan kredibilitas Majelis Kehormatan MK.
“Kami tidak campur tangan kami bukan partai yang suka campur tangan urusan hukum kami serahkan sepenuhnya lembaga majelis etik yang sudah dibentuk. Kami harapkan bekerja dengan sebaik-baiknya, ” kata Hasto.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyesali pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowi begitu terbuka dalam menggunakan kekuasaan, bahkan menabrak hukum lewat putusan MK.
Kata Hasto, tidak setuju dengan hal itu, membuka langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres pendamping Prabowo.
Apa yang dituduhkannya ini, bukan klaim sepihak, tapi juga disebut Hasto sebagai kesaksian dari berbagai tokoh, seperti Goenawan Mohammad, Hamid Awaluddin, Yenny Wahid dan tokoh lainnya.
“Mohon maaf, semua menyuarakan hal yang sama,” kata Hasto
Editor : Ian
