Tapakbats.com– Sikap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Takalar, Irvan Tamrin, menjadi sorotan. kamis (3/10/2024)
Wartawan yang bertugas meliput di kantornya pada Rabu (02/10/2024) mengeluhkan sikap pegawai dan petugas keamanan yang seolah-olah tidak suka dengan kehadiran media.
Setiap kali jurnalis datang, tatapan mereka menunjukkan ketidaksenangan, bahkan beberapa kali sekuriti secara terbuka menolak keberadaan media.
Padahal, media memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dan berfungsi sebagai kontrol sosial yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Namun, hal ini tampaknya tidak dipahami oleh Kepala BPN Takalar. Pada hari Jumat (12/09/2024), saat awak media mencoba untuk menemui Irvan Tamrin guna mengonfirmasi beberapa hal terkait pelayanan di Desa Bontoloe, pegawai kantor menyatakan bahwa sang kepala sedang berada di BPN wilayah Makassar.
Ketika media kembali lagi pada Selasa (17/09/2024), mereka kembali merasa tidak dihiraukan dan dibiarkan tanpa kepastian, bahkan sempat dipingpong dari satu pegawai ke pegawai lainnya.
Keadaan semakin tidak nyaman ketika wartawan meminta nomor kontak Irvan untuk memudahkan komunikasi.
Permintaan ini ditolak mentah-mentah, dan mereka diarahkan kembali ke kantor untuk mengurus segala pertanyaan di kemudian hari.
Ketika awak media berusaha untuk bersikap profesional dan mengucapkan pamit, sikap dari pihak kantor BPN justru terkesan risih dan tidak ramah.
Puncaknya, Kepala BPN Takalar, yang sempat dimintai waktu untuk konfirmasi langsung, hanya berkata singkat, “E janganmi,” sembari berlalu pergi meninggalkan wartawan yang masih berada di ruang Tata Usaha.
Sikap yang kurang bersahabat dari seorang pejabat publik seperti Kepala BPN Takalar ini jelas menimbulkan tanda tanya besar.
Padahal, media hanya ingin menanyakan legalitas terkait masalah pengukuran lahan di Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong.
Seharusnya, sebagai pejabat, Kepala BPN bersikap terbuka dan bersahabat, mengajak berdialog untuk menyelesaikan masalah.
Alih-alih, ia memilih untuk menghindar dan tidak memberikan penjelasan yang jelas.
Sikap ini menambah panjang daftar keluhan masyarakat terkait pelayanan BPN Takalar.
Banyak laporan tentang ketidaksesuaian hasil pengukuran lahan yang dilaporkan berbeda dengan fakta di lapangan, termasuk masalah di Desa Bontoloe yang masih belum terselesaikan.
Sikap tertutup yang ditunjukkan oleh Kepala BPN Takalar bukan hanya merusak hubungan dengan media, tetapi juga merusak citra institusi yang seharusnya melayani masyarakat dengan baik dan transparan.
Bersambung..
Editor : Darwis
Follow Berita Tapakbatas.com di Google News
