Tapakbatas.com– Koalisi Pemuda Lintas Sektor Sulawesi Selatan menyoroti dugaan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sektor perikanan di Kabupaten Takalar.
Perwakilan koalisi, Abd Rahman Tompo, menyatakan bahwa penyaluran BBM subsidi seharusnya dilakukan secara selektif, transparan, dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa BBM subsidi diperuntukkan bagi nelayan kecil, bukan untuk kepentingan perusahaan.
Namun demikian, pihaknya mengaku menemukan adanya dugaan bahwa kapal tangkap bernama Siriman Jaya Abadi, yang diduga dimiliki oleh sebuah perusahaan, justru memperoleh akses BBM subsidi melalui rekomendasi resmi dari Dinas Perikanan Kabupaten Takalar.
“Ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi patut diduga sebagai bentuk penyimpangan kebijakan yang merugikan nelayan kecil. BBM subsidi adalah hak masyarakat kecil, bukan untuk korporasi,” ujar Abd Rahman dalam keterangannya.
Atas dugaan tersebut, Koalisi Pemuda Lintas Sektor Sulawesi Selatan menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain:
- Mendesak Dinas Perikanan Kabupaten Takalar untuk membuka secara transparan daftar penerima rekomendasi BBM subsidi kepada publik.
- Mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi.
- Mendesak Bupati Takalar untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perikanan terkait pengawasan penyaluran BBM subsidi.
Koalisi menilai, jika praktik tersebut dibiarkan, berpotensi menimbulkan ketimpangan di kalangan nelayan serta merugikan keuangan negara.
“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir pihak. Kami akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan tindakan tegas dari pihak berwenang,” kata Abd Rahman.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Takalar belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Editor : Darwis
Follow Berita tapakbatas.com di Tiktok
