Tapakbatas.com- Krisis air bersih yang dikeluhkan warga di berbagai wilayah Kota Makassar kembali memantik gelombang kritik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan.
Kondisi yang berkepanjangan itu bahkan disebut sebagai “kiamat” air bersih oleh sejumlah kalangan karena dinilai telah mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.
Merespons situasi tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) LSM GEMPAK-HAM menggelar Konsolidasi Terbuka Jilid 2.
Agenda yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (1/6/2026) itu disebut sebagai wadah konsolidasi warga yang selama ini mengeluhkan buruknya pasokan dan distribusi air bersih di sejumlah kawasan Kota Makassar.
Dalam seruan yang beredar di media sosial, GEMPAK-HAM menilai krisis air bersih yang terus terjadi tidak lagi dapat dipandang sebagai gangguan pelayanan biasa.
Organisasi tersebut menyebut persoalan itu telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang setiap hari bergantung pada ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga.
Menurut GEMPAK-HAM, warga mulai kehilangan kesabaran karena persoalan yang dikeluhkan berulang kali belum menunjukkan penyelesaian yang memuaskan.
GEMPAK-HAM mendesak Pemkot Makassar agar segera menghadirkan langkah konkret dan terukur, bukan sekadar janji maupun pernyataan normatif.
“Krisis air bersih yang berkepanjangan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ini menyangkut hak dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir dan memberikan kepastian kepada warga,” demikian pernyataan dalam agenda konsolidasi yang diterima pada Minggu (31/5/2026).
Tak hanya mendesak percepatan penyelesaian krisis air bersih, GEMPAK-HAM juga melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar.
Organisasi tersebut secara terbuka menyuarakan tuntutan agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertanggung jawab atas kondisi yang terjadi apabila tidak mampu menuntaskan persoalan pelayanan dasar masyarakat.
Seruan tersebut memunculkan gelombang tuntutan politik yang mulai ramai diperbincangkan menjelang pelaksanaan konsolidasi.
Dalam berbagai materi kampanye dan ajakan aksi yang beredar, muncul desakan agar pimpinan daerah bersedia mundur apabila dinilai gagal menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi warga.
Sejumlah warga berharap pemerintah segera memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab krisis air bersih yang terjadi, termasuk langkah-langkah penanganan yang sedang dan akan dilakukan.
Bagi masyarakat, akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan vital yang tidak boleh terabaikan.
“Makassar tidak boleh terus berada dalam bayang-bayang krisis air bersih. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar wacana,” menjadi salah satu pesan yang mengemuka menjelang pelaksanaan konsolidasi terbuka tersebut.
Editor : Darwis
