Daerah

Gaji Tak Dibayar, 178 Honorer Satpol PP dan Damkar Segel Kantor BPKD

×

Gaji Tak Dibayar, 178 Honorer Satpol PP dan Damkar Segel Kantor BPKD

Sebarkan artikel ini
Gaji Tak Dibayar, 178 Honorer Satpol PP dan Damkar Segel Kantor BPKD
Gaji Tak Dibayar, 178 Honorer Satpol PP dan Damkar Segel Kantor BPKD

Tapakbatas.com – Sebanyak 178 tenaga honorer Satpol PP dan Damkar protes dan mengamuk lantaran gaji tak dibayar.

Pasalnya, selama 6 bulan bekerja, honorer Satpol PP dan Damkar hingga sampai ini gaji mereka belum diberikan BPKD Mamasa.

Adapun gaji honorer Satpol PP dan Damkar yang belum dibayarkan itu sebanyak Rp 500 ribu per bulan.

“178 orang dengan Damkar. Gaji 500 ribu rupiah per kepala,” ujar Koordinator Aksi, Andi Reski kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Dalam aksi unjuk rasa itu, Reski bersama dengan ratusan tenaga honer Satpol PP menyegel BPKD Mamasa.

Massa aksi juga menutup pagar pintu kompleks kantor Bupati lalu dibentangkan poster bertuliskan : “Segera Bayar Honor Kami”.

Anggota Satpol PP yang berunjuk rasa membakar ban bekas di halaman kantor Bupati Mamasa.

“Gaji 6 bulan itu tidak dibayar. Intinya begini, untuk tahun 2023, tiga bulan triwulan ketiga, dan tahun 2022 lalu juga belum dibayarkan yang selalu kami tuntut itu 3 bulan juga triwulan keempat,” katanya

Reski mengatakan ada 178 tenaga honorer Satpol PP dan Damkar gajinya belum dibayarkan selama enam bulan.

“178 orang dengan Damkar. Gaji 500 ribu rupiah per bulan,”ujarnya.

Selama gaja tak dibayarkan, kata Reski maka aksi penyegelan kantor BPKD ini akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Mereka menantikan surat perintah pencairan dana (SP2D) terbit.

“Sampai tidak keluar kami punya dana tetap kami segel. Sampai keluar SP2D dan dilaksanakan pencairan kami tidak akan pernah membuka,” ungkapnya.

Terpisah, Asisten I Bidang Pemerintah Setda Mamasa, Mambu, sudah komunikasikan dengan dinas terkait soal gaji honor Satpol PP.

“Masalahnya ini kan keterlambatan pembayaran honorarium mereka, tapi saya sudah komunikasi dengan kepala dinas pengelola keuangan, sudah dalam proses. Mudah-mudahan hari ini juga keluar SP2D-nya, sambil berproses di keuangan,” jelasnya.

Pemerintah setempat dalam hal ini kata Mambu, pasti akan membayarkan gaji honorer Satpol PP. Keterlambatan pembayaran gaji diakui karena memperhatikan kondisi keuangan daerah.

“Mungkin karena teknis di keuangan, mungkin karena baru ada lagi pencairan masuk ini.,

Jadi tentunya ada lagi uang baru bisa keluar lagi, mungkin di keuangan itu kan selalu memperhatikan kasnya, pada saat dana tersedia pasti dibayar,” katanya mengakhiri

 

 

Editor : Ian

Kades Lasiroku Kolaka Nasrullah
Daerah

Tapakbatas.com – Kepala Desa (Kades) Lasiroku, Kecamatan Iwoimenda, Kabupaten Kolaka, Nasrullah membantah tudingan terkait kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswi SMK. Nasrullah mengatakan, kejadian di kantor Desa tersebut tidaklah benar…

Sekda Takalar Bantah Video Viral yang Kampanyekan Cawapres 02
Daerah

Tapakbatas.com – Sekda Takalar Muhammad Hasbi menepis soal video viral yang dianggap telah kampeyakan cawapres 02. Hasbi menjelaskan bagaimana peristiwa terjadinya yang kemudian dinilai telah mengkampanyekan putra sulung Presiden Jokowi….

Gempar, Video Sekda Takalar Kampanyekan Cawapres 02
Daerah

Tapakbatas.com – Video Sekda Kabupaten Takalar, Sulsel, Muhammad Hasbi viral di media sosial, Senin (15/1/2023). Dalam video tersebut, Muhammad Hasbi, ‘mengkampanyekan’ Cawapres 02, Gibran Rakabuming Raka. Hasbi menyampaikan hal itu…

Camat Rantepao Mengundurkan Diri Gegara Dipermalukan Bupati
Daerah

Tapakbatas.com – Camat Rantepao, Jeniaty Rike Ekawaty, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Jeniaty Rike Ekawaty mundur dari jabatannya lantaran dipermalukan oleh Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang. Surat pengunduran dirinya, tertanggal…